-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya, Bentuknya, Isinya, Waktu Berlakunya, Tempat Berlakunya, Sifatnya, Wujudnya dan Cara Mempertahankannya

Loading...
Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya , Bentuknya , Isinya , Waktu Berlakunya , Tempat Berlakunya , Sifatnya , Wujudnya dan Cara Mempertahankannya[1] - Penggolongan hukum umumnya berisi wacana larangan dan perintah yang bersifat memaksa. Hal tersebut disebabkan karena apabila terdapat beberapa anggota masyarakat atau kelompok melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi hukum. Sakni hukum tersebut yang nantinya dapat mendorong setiap orang untuk selalu taat pada segala hukum pemerintahan yang berlaku.

Penggolongan hukum berdasarkan sumber , bentuk , waktu , tempat , sifat , wujud dan cara mempertahankannya pada dasarnya dapat kita temukan dalam pembelajaran PKN di sekolah mirip SMK dan SMA. Manusia pada dasarnya dapat dikatakan makhluk sosial karena sifatnya yang selalu bergantung dan membutuhkan orang lain dalam setiap kegiatan kehidupannya. Tidak hanya itu saja , insan juga memerlukan insan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat mewujudkan tujuannya insan akan melaksanakan segala cara dari aneka macam sumber dan bentuk dan hal ini cenderung dapat menjadikan benturan dengan cita-cita orang lain. Jika hal ini terus terjadi dan tidak ada pihak yang menyerah maka dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Disinilah tugas hukum berlaku yakni untuk mengatur kehidupan yang ada.
Baca juga: Strategi Indonesia Menghadapi Ancaman di Berbagai Bidang (Militer , Ideologi , Politik , Ekonomi , Sosial , Budaya)[2]
Umumnya penggolongan hukum berdasarkan sumbernya atau bentuknya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penggolongan hukum juga berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat juga. Untuk dapat memahami penggolongan hukum secara umum maka simaklah artikel dibawah ini.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya , Bentuknya , Isinya , Waktu , Tempat , Sifatnya , Wujud dan Cara Mempertahankannya[3]
Seperti yang telah saya sampaikan dalam penjelasan singkat diatas bahwa penggolongan hukum dapat dibagi menurut sumber , bentuk , waktu , tempat , isi , sifat , wujud , dan cara mempertahankannya. Untuk dapat memahami penggolongan hukum secara umum dan berdasar kan aspek aspek di atas maka simaklah artikel dibawah ini.

Pembagian Hukum Berdasarkan Sumbernya
Menurut sumbernya , hukum sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni:
  1. Undang undang (wettenrech): Undang undang merupakan sumber hukum yang terantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
  2. Kebiasaan (gewoonte-en adatrech) : Sumber hukum ini berasal dan terletak dalam sebuah peraturan peraturan adat istiadat yang notabennya sudah menjadi peraturan kebiasaan yang terdapat di suatu daerah.
  3. Traktat (tractaten recht) : Hukum traktat merupakan hukum yang telah ditetapkan negara negara dalam sebuah perjanjian antar negara baik yang bersifat bilateral maupun mulilateral. Umumnya perjanjian ini sedikit banyak akan menyangkut kekerabatan internasional , politik , ekonomi dan sebagainya.
  4. yurisprudentie recht (Yurisprudensi) : Hukum yurisprudensi merupakan hukum yang dapat terbentuk karena sebuah putusan hakim. Putusan hakim inilah yang nantinya akan dijadikan tumpuan dan rujukan oleh hakm selanjutnya untuk dapat memutuskan suatu perkara.
  5. Hukum Ilmu (wetenscaps recht) : Sumber hukum yang satu ini pada dasarnya berbentuk ilmu hukum yang didalamnya memuat pandangan pakar dan para jago terkenal yang sangat berpengaruh dala dunia hukum.
Pebagian Hukum Berdasarkan Bentuknya
Menurut bentuknya , pembagian hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori yakni:

Hukum tertulis
Hukum tertulis yakni segala hukum yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Singkatnya hukum tertulis memiliki bentuk fisik yang kasatmata yang umumnya ditulis dalam sebuah konstitusi. Terdapat dua jenis hukum tertulis.
  1. Yang pertama yakni hukum tertulis yang dikodifikasi mirip halnya Burgerlijk Wetboek , Hukum perdata , Pasal KUHP. Kodifikasi sendiri yakni skema pembukuan bahan dan sumber hukum sejenis yang disusun secara sistematis dan lengkap didalam sebuah kitab undang undang.
  2. Yang kedua yakni hukum tertulis berlum terkodifikasi. Contoh hukum ini misalnya mirip hukum per-koperasian.
Hukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis artinya yakni segala hukum yang masih berlaku , dan hidup didalam keyakinan suatu kelompok masyarakat namun tidak dituliskan dan tidak memiliki bentuk fisik. Umumnya huku ini berbentuk mirip norma norma yang berlaku dalam masyarakat , adat istiadat masyarakat dan lain sebagainya.
Pembagian Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya
Pembagian hukum menurut tempat berlakunya dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni:
  1. Hukum Nasional : Hukum ini yakni hukum yang berlaku hanya dalam satu negara saja maka disebut sebagai hukum nasional.
  2. Hukum Internasional : Berbeda dengan hukum nasional , hukum internasional merupakan hukum yang memiliki cakupan dan mengatur kekerabatan antar negara dalam lingkup internasional.
  3. Hukum Asing : Pada dasarnya hukum aneh merupakan tatanan hukum yang berlaku dalam satu negara lain.
Pembagian Hukum Menurut Waktu Berlakunya
Pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah:
  1. Hukum Positif (Ius Constitutum) : Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di masa sekarang untuk satu asyarakat tertentu yang terletak di suatu daerah.
  2. Hukum yang dicita citakan (Ius COnstituendum) : Hukum ini merupakan hukum yang dibutuhkan bisa berlaku di masa mendatang.
  3. Hukum Alam (Ius Naturale) : Hukum alam merupakan hukum yang berlaku di semua tempat dan semua waktu di semua bangsa dan negara. Berbeda dengan hukum hukum sebelumnya , Jenis hukum ini tidak memiliki batasan atau dengan kata lain berlaku untuk selamanya (abadi).
Pembagian Hukum Menurut Sifatnya
Berdasarkan Sifatnya hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya yakni sebagai berikut:

Hukum yang bersifat memaksa
Hukum memaksa yakni jenis hukum yang bersifat memaksa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Paksaan yang berlaku dalam hukum ini yakni mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Semisal dalam sebuah perkara pidana: Ada pencuri tertangkap tangan sedang membongkar jendela belakang rumah orang tuanya di waktu malam hari. Setelah ia tertangkap lalu diproses dalam peradilan. Meskipun orang tua pencuri tersebut tidak memperkarakan kejadian tersebut namun mirip yang kita ketahui bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Baca juga:  Perjanjian Internasional yang Pernah Dilakukan Indonesia (Bilateral dan Multilateral)[4]
Hukum yang bersifat mengatur
Hukum yang mengatur merupakan hukum yang bisa dikesamping kalau pihak pihak yang terlibat perkara telah membuat suatu peraturan sendiri dalam sebuah peranjian. Umumnya hukum jenis ini akan mudah ditemukan dalam kasus perkara perdata.
Pembagian Hukum Menurut Isinya
Pembagian hukum berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi beberapa jenis hukum diantaranya yakni sebagai berikut ini:
Hukum sipil (Hukum privat)
Hukum privat atau yang lebih bersahabat disebut dengan hukum sipil mengatur kekerabatan antara satu orang dengan orang lainnya yang menitikberatka kepentingan perorangan atau individu. Salah satu hukum yang termasuk kedalam jenis hukum sipil yakni hukum perdata yang notabennya mengatur wacana kekerabatan antar perorangan. Hukum privat juga mencakup beberapa aspek diantara yakni sebagai berikut:
  1. Hukum keluarga : Hukum yang mengatur wacana kekerabatan perkawinan dan kekerabatan hukum harta benda kekayaan antara suami dengan istri. Selain itu hukum ini juga mencakup kekerabatan antara orang tua dengan anak , pengampuan , dan perwalian.
  2. Hukum perorangan : Hukum yang mengatur dan memuat tatanan peraturan wacana prinsip insan menjadi subjek hukum dan bekerjasama eksklusif dengna hak hak manusia.
  3. Hukum harta kekayaan : Yakni hukum yang mengatur perkara yang bekerjasama dengan harta benda termasuk uang.
  4. Hukum waris : Hukum yang mengatur benda dan harta kekayaan seorang individu yang telah meninggal.
  5. Hukum dagang : Hukum ini mengatur kekerabatan baik antara produsen dengan konsumen maupun produsen dengan biro dalam hal jual beli jasa maupun barang.
Hukum publik
Hukum publik yakni sebuah hukum yang mengatur dan memuat hubngan antara warga negara dengan suatu negara itu sendiri. Singkatnya hukum ini menjembatan sebuah negara dengan warga negaranya. Adapun jenis jenis hukum publik yakni sebagai berikut:
  1. Hukum tata negara : Hukum yang mengatur susunan dan bentuk pemerintahan di suatu negara tertentu serta kekerabatan yang dijalin dengan komponen perlengkapan negara mirip warga negara dengan pemerintahan.
  2. Hukum tata perjuangan negara dan hukum tata pemerintahan : hukum ini mengatur cara cara dan kekerabatan kekuasaan yang terjalin antara alat dan perlengkapan negara.
  3. Hukum internasional : Hukum ini meiputii hukum publik di lingkup internasional dan hukum perdata.
  4. Hukum pidana : Hukum pidana yakni hukum yang didalamnya mengatur perbuatan perbuatan apa saja yang dilarang yang kalau dilanggar akan diberikan pidana. Didalam hukum ini juga mengatur bagaimana cara cara untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
Dalam hukum pidana sendiri pada dasarnya menitikberatkan kepada perlindungan negara dan perlindungan umum. Adapun isi hukum pidana adalah:
Peraturan peraturan dan tatanan hukum yang didalamnya melarang perbuatan tertentu. (contoh: menipu , mencuri , mengancam , membunuh , dan lain sebagainya).
Peraturan yang bersifat wajib dan mengharuskan untuk melaksanakan perbuatan tertentu (Contoh: Melapor pada pihak berwajib dikala terdapat tindak kejahatan).
Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya
Pembagian hukum menurut cara mempertahankannya yakni sebagai berikut:
Hukum materiil (materi) : Hukum ini memuat peraturan peraturan tertentu yang menyangkut kepentingan dan kekerabatan yang terwujud dalam perintah perintah dan larangan larangan.
Contoh:

  • Hukum pidana.
  • Hukum perdata.
  • Hukum dagang.
Hukum formil : Hukum formil yakni hukum yang berorientasi pada proses , hukum ini memuat peraturan peraturan wacana bagaimana cara cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum materiil. Serta mengatur bagaimana cara mengajukan suatu sengketa atau perkara ke pengadilan.
Contoh:
  • Hukum program perdata.
  • Hukum program pidana.
  • Hukum program peradilan dan tata perjuangan negara.
Pembagian Hukum Menurut Wujudnya
Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya yakni sebagai berikut:
Hukum objektif
Hukum objektif merupakan hukum yang terdapat di suatu negara dan berlaku untuk umum (tidak mengenal orang dan golongan). Umumnya hukum objektif hanya menyebut dan menjelaskan wacana peraturan hukum saja.
Hukum subjektif
Hukum subjektif sendiri sangat erat kaitannya dengan hak hak asasi manusia. Hukum ini ditimbulkan oleh hukum objektif yang berlaku pada orang tertentu atau dapat lebih. Baca juga: 18 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia[5].
Itulah pembagian dan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya , bentuknya , isinya , waktu berlakunya , tempat berlakunya , sifatnya , wujudnya dan cara mempertahankannya[6]. Pada dasarnya penggolongan dan pembagian hukum menurut sumbernya , bentuknya isi dan lain sebagainya sudah terdapat dalam buku pendidikan kewarganegaraan. Selalu ingat bahwa kita harus selalu taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
Loading...
Previous
Next Post »